Berawal dari Badan Kesejahteraan Karyawan

Pada masa reformasi, besarnya keinginan para pegawai PT PLN (Persero) untuk membentuk organisasi sebagai wadah pegawai yang benar – benar bersifat bottom up, mulai terasa pada penghujung tahun 1998. Hal tersebut tercermin pada pertemuan pada tanggal 3 Desember 1998 antara Pengurus KORPRI dengan perwakilan pegawai di Gedung Penunjang Lantai 2 Kantor Pusat PT PLN (Persero). Pada pertemuan itu membuahkan rencana dibentuknya Tim Penyuluhan Pembentukan Wadah Organisasi Serikat Pekerja Pegawai PT. PLN (Persero), sambil menunggu terbentuknya organisasi tersebut, maka KORPRI dibubarkan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk membina pegawai di luar kedinasan dibentuklah wadah yang disebut dengan BKK (Badan Kesejahteraan Karyawan).

Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948

Dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat bagi Pekerja serta terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 83 tahun 1998 pada masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie, maka Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan BUMN menerbitkan surat terkait Instruksi Memfasilitasi Pendirian Serikat Pekerja. Selanjutnya Direksi PT PLN (Persero) mengeluarkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Penyuluhan Pembentukan Wadah/Organisasi/Serikat Pekerja Pegawai PT PLN (Persero) yang bertugas menyusun materi penyuluhan dan rencana pembentukan wadah organisasi serta melaksanakan penyuluhan ke unit.

Musyawarah Besar Pertama

Ketua Tim Penyuluh, Ir. Samiudin menandatangani Surat keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang merupakan dasar terlaksananya Musyawarah Besar (MUBES) Pendirian Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Musyawarah Besar diselenggarakan pada tanggal 18 – 19 Agustus 1999 yang dihadiri oleh 94 perwakilan Pegawai PT PLN (Persero) sebagai embrio Pengurus di Unit – Unit seluruh Indonesia. Musyawarah Besar selain berhasil menyusun AD/ART dan sekaligus terpilihnya Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yaitu Ir. Hasrin Hutabarat. Mubes tersebut juga dideklarasikan sebagai Hari Lahirnya Serikat Pekerja PT PLN (Persero) pada tanggal 18 Agustus 1999.

Selama 24 Tahun organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berdiri hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pelaksanaan Musyawarah Besar maupun Musyawarah Nasional antara lain :

Selama 24 Tahun organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berdiri hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pelaksanaan Musyawarah Besar maupun Musyawarah Nasional antara lain :

  • Musyawarah Besar Jakarta, 1999 – 2003

    • Hasrin Hutabarat (Ketua)
    • Ahmad Daryoko (Sekretaris)
  • Musyawarah Besar Surabaya, 2003 – 2007

    • Ahmad Daryoko (Ketua)
    • Yunan Lubis (Sekretaris)
  • Musyawarah Besar Yogyakarta, 2007 – 2009

    • Ahmad Daryoko (Ketua)
    • Iman Kukuh Pribadi (Sekretaris)

Dualisme Kepengurusan – 2009

  • A. SP PLN Lantai 3

  • Periode 2009 – 2011

    • Ahmad Daryoko (Ketua)
    • Sumadi (Sekretaris)
  • Periode 2011 – 2015

    • Riza Fauzi (Ketua)
    • Riyanto Timbul (Sekretaris)
  • Periode 2015 – 2019

    • H. Adri (Ketua)
    • Eko Sumantri (Sekretaris)
  • B. SP PLN Lantai 9

  • Periode 2009 – 2013

    • Riyo Supriyanto (Ketua)
    • Iman Kukuh Pribadi (Sekretaris)
  • Periode 2013 – 2016

    • Deden Adityadharma (Ketua)
    • R Subiyono & Iman Kukuh Pribadi (Sekretaris)
  • Periode 2016 – 2019

    • Jumadis Abda (Ketua)
    • M. Abrar Ali (Sekretaris)

Musyawarah Besar Jakarta merupakan periode penyatuan antara SP PLN Lantai 9 & SP PLN Lantai 3 – 2019

  • Musyawarah Besar Jakarta, 2019 – 2023

    • M. Abrar Ali (Ketua)
    • Bintoro Suryo Sudibyo (Sekretaris)
  • Musyawarah Besar Jakarta, 2023 – 2027

    • M. Abrar Ali (Ketua)
    • Bintoro Suryo Sudibyo (Sekretaris)

Afiliasi

PSI International
GEKANAS
FSP BUMN