Pencapaian SP PLN

Meningkatkan Kesejahteraan Insan PLN dan mengawal pembinaan Sistim Karir pegawai yang berkeadilan dan berkesinambungan sesuai dengan kompetensinya agar PLN sebagai pengemban Amanah Konstitusi dibidang ketenagalistrikan dikelola dengan baik dan benar sesuai prinsip Good Coorporate Governance (GCG);

VISI SP PLN

Selama 25 Tahun organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berdiri hingga saat ini telah banyak pencapaian yang diberikan baik kepada Pegawai sebagai anggotaa maupun dalam melindungi PT PLN (Persero) diantaranya :

Pencapaian Internal

Komitmen Kerja Bersama (KKB) 2002 – 2024
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2006 – 2008
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010 – 2012
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022 – 2024
Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2024 – 2025
Membatalkan Kebijakan Larangan Pernikahan antar Pegawai (PAP)
Membatalkan Kebijakan Pensiunan Usia 46 Tahun

Pencapaian Eksternal

Membatalkan UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
Demo Aksi Damai SP PLN ke Gedung MPR/DPR RI pada September 2009 yang menolak Pengesahan Draft Rancangan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
Judicial Review UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, disetujui oleh MK membatalkan 2 pasal jantung, yaitu :
Pasal 10 ayat (2) tentang PIUK dapat secara terintegrasi (Unbundling)
Pasal 11 ayat (1) tentang usaha kelistrikan dapat dilakukan oleh siapa saja (Privatisasi) PLN
Demo ke Istana Kepresidenan tahun 2007 terkait isu PHK dan perubahan perhitungan uang pelepasan pensiun menjadi 5 x PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan berhasil dibatalkan
SP PLN On The Street Jilid 1 tanggal 20-21 April 2016 Penolakan Program 35.000 Megawatt
Judicial Review UU No. 6 tahun 2023 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) sub klaster ketenagalistrikan
Garda terdepan dalam penolakan Power Wheeling

Pencapaian diatas sejalan dengan Visi SP PLN yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Insan PLN dan mengawal pembinaan Sistim Karir pegawai yang berkeadilan dan berkesinambungan sesuai dengan kompetensinya agar PLN sebagai pengemban Amanah Konstitusi dibidang ketenagalistrikan dikelola dengan baik dan benar sesuai prinsip Good Coorporate Governance (GCG);