Workshop Bedah DANANTARA: Sorotan terhadap Privatisasi Aset BUMN dan Tantangan JETP
Jakarta, 28 Mei 2025 — Public Services International (PSI), sebuah federasi serikat pekerja internasional yang mewakili lebih dari 30 juta pekerja sektor publik di seluruh dunia, menyelenggarakan Workshop Bedah DANANTARA dari Perspektif Privatisasi Aset-Aset BUMN dan Pencapaian Just Energy Transition Partnership (JETP). Kegiatan ini digelar di Jakarta sebagai respon atas kajian yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berjudul “Permasalahan dan Risiko Hukum pada Regulasi Pembentukan DANANTARA”.
Acara ini mengundang Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Serikat Pekerja Nusantara Power (SPNP), dan Perkumpulan Pegawai Indonesia Power (PP-IP), serta perwakilan GEKANAS. Acara dibuka oleh moderator mengulas latar belakang dari kebijakan pembentukan entitas bernama DANANTARA, sebuah dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund/SWF) baru. Ia menyatakan bahwa meskipun dinamai baru, konsep DANANTARA merupakan kelanjutan dari program-program serupa yang telah ada sebelumnya yang mengatur pengelolaan aset negara di luar APBN, seperti Pembentukan LPI (Lembaga Pengelola Investasi).
Sesi dilanjutkan pemaparan dari Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS yang mengupas mendalam hasil riset CELIOS. Ia menyampaikan bahwa:
- Tujuan awal DANANTARA sebagai pengelola dividen dari 7 BUMN besar telah melebar menjadi pengelola aset-aset BUMN secara luas.
- Seluruh dividen akan disetor ke DANANTARA, namun subsidi dan kompensasi tetap berasal dari APBN, menciptakan potensi ketimpangan fiskal.
- DANANTARA berisiko terhadap sovereign bond risk, berisi sosok-sosok kontroversial, dan menyimpan potensi kerugian yang tidak dikategorikan sebagai kerugian negara.
- Pembentukan ini berpotensi melanggar UU Keuangan Negara 2003, serta memiliki imunitas hukum yang memunculkan kekhawatiran terhadap akuntabilitas. “DANANTARA ini perlu diawasi sejak dini untuk mencegah persoalan yang dikhawatirkan terjadi. Harus ada transparansi, misalnya lewat pembentukan ‘DANANTARA Watch’ atau pengawasan aktif dari serikat pekerja BUMN agar tidak menjadi jalur privatisasi tersembunyi,” jelas Bhima.
Workshop ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan serikat pekerja dalam mengawal kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Kehadiran DANANTARA harus ditinjau secara kritis agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, khususnya terhadap kepemilikan dan tata kelola aset negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (DK)
about
SP PLN
Serikat Pekerja terbesar dengan visi meningkatkan tumbung kembang Perusahaan dan kesejahteraan anggota
