KBRN, Jakarta: Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN Abrar Ali meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menolak skema Power Wheeling yang kembali diusulkan pemerintah untuk masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU EBET. Power Wheeling ini rencananya diusulkan akan diatur dalam Pasal 29A RUU EBET.

“Usul ini bergulir kembali pada saat RDP antara Kementrian ESDM dan Komisi VII DPR RI pada hari Senin, 20 November 2023. Isu ini dimunculkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dengan mengusulkan untuk memasukkan kembali klausul kerja sama jaringan atau power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET),” kata Abrar saat mendatangi Kantor Kementrian BUMN, Rabu (29/11/2023).

Lebih lanjut Abrar menjelaskan, bahwa pasalnya saat ini PLN butuh pembelaan dari Menteri BUMN agar skema ini tidak diloloskan. Menurutnya, skema Power Wheeling yg selama ini dikaji dan diolah, terindikasi hanya menguntungkan korporasi oligarki.

“Isinya sangat merugikan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya PLN,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas Kementrian BUMN Louiza menyatakan, bahwa Kementerian BUMN menjaga BUMN sesuai dengan amanah UU RI No.19 tahun 2003 dan berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja PLN kepada pimpinan.

“Saya akan menyampaikan kepada pimpinan terkait aspirasi yang telah disampaikan Serikat Pekerja PLN,” katanya.

Sebagai informasi, Serikat Pekerja PLN akan terus berjuang agar Skema Power Wheeling ini tidak berjalan, karena skema ini bukan hanya diyakini tidak hanya mengancam keberlangsungan dan eksistensi PLN sebagai BUMN pengemban amanah kelistrikan sesuai dengan konsitusi UUD tahun 1945, tetapi juga dapat berdampak merugikan rakyat dan negara.

Imbasnya tentu akan terjadi pemborosan APBN, melonjaknya oversupply pembangkit PLN, kenaikan tarif dasar listrik menjadi lebih mahal, menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat kecil, dan menjadikan masyarakat sebagai pasar bagi produk oligarki.

sumber : https://www.rri.co.id/nasional/465832/sp-pln-minta-menteri-bumn-tolak-power-wheeling