Jakarta — Perwakilan serikat pekerja sektor publik dari berbagai negara Asia-Pasifik berkumpul di Jakarta dalam Regional Policy Meeting “Developing Public Pathway Approaches to Energy Transition in the Asia-Pacific Region” yang diselenggarakan oleh Public Services International (PSI) bersama Trade Unions for Energy Democracy (TUED).

Forum ini menjadi ruang bersama bagi gerakan pekerja untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan krisis iklim, transisi energi, dan meningkatnya tekanan privatisasi terhadap layanan publik strategis, khususnya sektor energi.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SP PLN), M. Abrar Ali, S.H, M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa energi memiliki posisi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi.

“Energy is not merely a commodity. Energy is a public right,” tegas M. Abrar Ali di hadapan peserta forum internasional.

Menurutnya, transisi energi yang saat ini berkembang secara global perlu dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan penguatan peran negara dalam menjamin akses energi bagi masyarakat luas.

Ia juga mengingatkan bahwa transisi menuju energi hijau tidak boleh justru membuka ruang dominasi baru oleh kepentingan pasar dan korporasi swasta.

“Jangan sampai dunia mengganti sumber energinya tetapi tetap mempertahankan struktur ketidakadilan yang sama,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, peserta dari berbagai negara turut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari dampak krisis iklim, penguatan kapasitas young workers, pembangunan jaringan solidaritas lintas negara, hingga tantangan privatisasi energi terbarukan di berbagai kawasan Asia-Pasifik.

Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman terkait meningkatnya gelombang panas ekstrem akibat perubahan iklim, melemahnya kontrol publik terhadap sektor energi, serta tantangan menjaga layanan energi tetap terjangkau di tengah dorongan liberalisasi pasar.

SP PLN memandang bahwa pendekatan Public Pathway menjadi penting dalam memastikan transisi energi tetap berpihak kepada rakyat. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya kepemilikan publik, pembiayaan publik, penguatan kapasitas negara, dan pengelolaan energi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, SP PLN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sektor ketenagalistrikan sebagai layanan publik strategis yang harus tetap berada dalam penguasaan negara sesuai amanat konstitusi.

“Transisi energi harus dipimpin oleh kepentingan publik, bukan kepentingan pasar,” tegas M. Abrar Ali.

Melalui forum regional ini, SP PLN bersama jaringan serikat pekerja Asia-Pasifik berharap solidaritas antarpekerja lintas negara dapat semakin kuat dalam memperjuangkan sistem energi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. (so)