
Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, di Bandung telah digelar side event bertajuk “Young Workers for Climate Justice and Gender Equality in a Just Energy Transition Policy”. Acara yang dihadirkan untuk Serikat Pekerja PLN di lingkungan DPD UID Jawa Barat tersebut dibuka oleh perwakilan DPP SP PLN, Yanti, yang dalam sambutannya menyoroti meningkatnya dominasi komposisi swasta dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan. Dalam pembukaannya, disampaikan bahwa proses transisi energi dan pembangunan ketenagalistrikan perlu tetap memperhatikan peran negara, keberlangsungan usaha ketenagalistrikan nasional, serta perlindungan terhadap pekerja agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun dampak sosial di kemudian hari.
Ahmad Brian Fajar Prayogi, salah satu young workers PLN yang turut hadir menambahkan pembahasan mengenai climate justice dalam kebijakan transisi energi. Ahmad Brian juga menyampaikan bahwa SP PLN telah melakukan gugatan terhadap RUPTL 2025–2034 yang salah satunya berkaitan dengan komposisi keterlibatan swasta dalam pembangunan ketenagalistrikan.
Dalam diskusi, Pengurus DPD UID Jawa Barat, Nurlelono, turut menyoroti keterkaitan antara komposisi keterlibatan swasta dalam sektor ketenagalistrikan dengan isu power wheeling yang sebelumnya sempat menjadi pembahasan. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Brian menjelaskan bahwa SP PLN melalui gugatan terhadap RUPTL 2025–2034 juga menyoroti arah kebijakan ketenagalistrikan yang dinilai perlu tetap memperhatikan peran negara dan keberlangsungan sektor ketenagalistrikan nasional. Selain itu, turut dibahas pula sistem take or pay dalam power purchase agreement yang dinilai dapat membebani keuangan PLN apabila pasokan listrik yang telah diperjanjikan tidak terserap secara optimal.

Pengurus SP PLN dari DPC UP2D Jawa Barat, Clarisa Novia, menyoroti bahwa isu transisi energi dan kebijakan ketenagalistrikan juga memiliki keterkaitan dengan proses bisnis dan kondisi operasional di lapangan. Menurutnya, perubahan di sektor energi juga akan berdampak pada pola kerja dan kesiapan pekerja dalam menghadapi perkembangan sistem ketenagalistrikan ke depan. Pembahasan tersebut kemudian turut mendapat perhatian dari perwakilan DPC Cimahi, Indah DP, dan perwakilan DPC Sumedang, Ananda Nuha, terkait pentingnya keterlibatan young workers dan perempuan dalam sektor energi agar tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif dan setara di tengah proses transisi energi yang terus berkembang.
Melalui kegiatan ini, para pengurus berharap pembahasan mengenai transisi energi, climate justice, serta kesetaraan gender dapat terus diperkuat melalui ruang diskusi dan peningkatan kapasitas bagi pekerja di sektor ketenagalistrikan. Dengan mengedepankan prinsip no one left behind, proses transisi energi diharapkan tidak hanya berfokus pada perubahan sistem energi dan target penurunan emisi, tetapi juga tetap memperhatikan perlindungan pekerja, keadilan sosial, serta keberlanjutan sektor ketenagalistrikan nasional. (dhea)






